Home / Daerah / Enam Kabupaten di Kalimantan Barat Belum Implementasikan UU KIP
Kalbar

Enam Kabupaten di Kalimantan Barat Belum Implementasikan UU KIP

Kalbar, Kebebasaninformasi.org – Sejumlah Kabupaten di Kalimantan Barat (Kalbar) hingga saat ini belum membentuk Komisi Informasi Daerah (KID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang disahkan 7 tahun lalu, mewajibkan pembentukan KID dan PPID di setiap level pemerintahan. Terdapat enam kabupaten di Kalbar yang belum mengimplementasikan UU KIP, Yakni, Mempawah, Landak, Kayong Utara, Sekadau, Sanggau, dan Kabupaten Sintang.

Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan menyatakan keprihatinan terkait stagnasi pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID) dan PPID di sejumlah daerah di Kalbar tersebut. Rabu (28/1/15) kemarin, Sampan merilis kertas posisi sebagai bentuk bentuk dorongan kepada pemerintah untuk serius dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang KIP.

“Penyelenggaraan negara yang baik musti transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab sebagaimana semangat UU No 14/2008. Hal itu sudah jelas disebutkan dalam pasal 3 huruf d UU KIP,” kata Liu Purnomo, aktivis Sampan, Rabu (28/1/2015).

Liu menegaskan, transparansi akan menjamin hak masyarakat yang terkena dampak kebijakan. Karena, masyarakat akan mengetahui setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lahan. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan terhadap keputusan yang diambil.

Selain itu, tujuan UU No 14/2008, menurut Liu, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan empat hal. Yakni, hak setiap orang untuk memperoleh informasi; kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Liu menyayangkan sampai saat ini pembentukan PPID belum merata di semua pemerintah kabupaten di Kalbar. Artinya, pemerintah kabupaten telah melanggar ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14/ 2008 yang mengatur bahwa PPID harus sudah ditunjuk paling lama satu tahun terhitung sejak PP ini diundangkan.

Selain pembentukan KID dan PPID, Lembaga Publik juga diwajibkan membuat standar operasional prosedur (SOP) yang bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis dan tata cara publik dalam memperoleh informasi publik.

Tulisan ini di olah dari mongabay.com

Check Also

penghargaan-ppid

PPID Award Kulonprogo, Hadiah bagi Badan Publik yang Terbuka

Kulonprogo – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kulonprogo menggelar PPID Award 2016. Gelaran …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *